pajak penerangan jalan. Peraturan Perundang-undangan. pajak penerangan jalan

18. Terkait dengan pemajakan penggunaan listrik produksi sendiri, MK memandang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945. 13 Tahun 2007 tentang Pajak penerangan jalan semenjak berlakunya UU No. ABSTRAK: a. 32 Tahun 2004; UU No. com, Perda Pajak Parkir-Penerangan Jalan Umum Disahkan, Anies: Pajak Parkir Jadi 30%, 8 September 2020; 4. Kata Kunci : Pajak, Pemerintah, Laporan. Jan 25, 2016 · Pajak Penerangan Jalan, selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. BUPATI KEEROM, Menimbang : a. 8. Nov 26, 2019 · Dalam penyelenggaraan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), Pemerintah Daerah melaksanakannya melalui Badan Pendapatan Daerah baik dalam proses, pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). 80/PUU-XV/2017. Mengingat : 1. 9. Pada bagian pertimbangan, PP 4/2023 perlu ditetapkan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah. Qanun NO. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 21. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus). Daerah adalah KOlA Palembang. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturanKemudian yang terjadi pada Kota Cilegon terkait dengan kewajiban pemerintah daerah dalam Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang tercantum pada perda Nomor 13 Tahun 2013 mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009. Pasal 58 (1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Untuk mecapai pembangunan yang mandiri, maka pemerintah daerah perlu didukung kemampuan yang baik salah satunya dengan cara pemungutan pajak daerah yang maksimal. Cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Penerangan Jalan Pajak Penerangan Jalan = Nilai Jual Tenaga Listrik x Tarif Pajak Penerangan Jalan. persen). laporan anggaran perubahan dan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Depok, laporan anggaran dan realisasi penyediaan Penerangan Jalan Umum Kota Depok. Aceh Besar 01. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut: Pasal 49 Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus). Tipe Dokumen. PDB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau. Penyelesaian biaya yang telah dipinjam akan terselaikan dengan adanya pajak penerangan jalan oleh masyarakat yang telah tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat. 15/2010 Tentang Pajak Penerangan Jalan. ^ KETENTUANUMUMBABI Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 12. Siahaan (2005:407) menyatakan bahwa “Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang dibebankan kepada tenaga listrik”. Pengertian Pajak Penerangan Jalan; Baca Juga Sadari Manfaat dan Cara Uji Emisi Kendaraan. Judul. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan/atau pengguna tenaga listrik. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain seperti tenaga listrik dari PLN dan/atau bukan PLN. 2. Tentunya, pajak penerangan jalan menjadi fokus utama bagi DPKD selaku instansi pemerintah yang bertugas untuk memungut pajak daerah dalam melakukan pengawasan atas pemungutan maupun alokasi pajak penerangan jalan. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2 ) huruf e dan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Penerangan Jalan. Maka, penghitungan pajak penerangan jalannya adalah: Rumus: Tarif pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik. Metode(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik. TUN 74759. Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT, merupakan penggabungan lima jenis pajak daerah yang memiliki karakteristik sama. BAB V MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN PENETAPAN Pasal 9 Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. 1. Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 56, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik. Tarif rumah tangga : 1. Pajak Penerangan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Penerangan Jalan (PPJ). 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa “ Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Cirebon melalui Bidang Pajak Daerah 1 menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah atas Pajak Penerangan Jalan pada Kamis, 19 Mei 2016 bertempat di aula kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di Jl. 12. 11. Besarnya penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah yang memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. Dan di angka (8)Subjek pajak penerangan jalan ini ialah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak Penerangan Jalan merupakan komponen yang cukup berpotensi dalam kontribusinya di Pajak Daerah. Dalam fungsi pajak tersebut pajak haruslah ditujukan kepada usaha untuk. persen)Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik 5. Mengingat : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan; Mengingat : 1. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain Referensi : Undang-Undang. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. ” Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/ kota merupakan bagian dari daerah otonom, makapajak penerangan jalan secara keseluruhan mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan pengecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar 4,97%. 17. Dasar aturan ditetapkan di Provinsi DKI Jakarta adalah dengan Perda No. Aceh Singkil 01. Salah satu jenis pajak daerah di. 65 tahun 2002 adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau penggunan tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan Menurut Ahmad Y (2008:56) dalam Nurzanah menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 19600910 198003 1 003. Indonesia, seperti yang telah dimandatkan dalam Paris Agreement Article 4. PPJ merupakan singkatan dari Pajak Penerangan Jalan. (UU PDRD) dengan nomenklatur Pajak Penerangan Jalan (PPJ). PEMERINTAH KOTA TEGAL. detik. 2. Dengan hati yang ikhlas, pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada: Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas pengunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri Penerangan Jalan di Kota Semarang mempunyai payung hukum dalam pemungutannya. 10. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D. Pajak Penerangan Jalan. PAJAK Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada Pasal 52 sampai dengan Pasal 56, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik. 16. lambat 1 x 24 jam. 2. Pajak Penerangan Jalan, selanjutnya disingkat PPJ adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak Bumi dan Bangunan 01. Peraturan Perundang-undangan. 000,00. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun tentang Pajak Penerangan Jalan. Ekonomi – Akuntansi Page | 2 PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, PAJAK REKLAME, DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAPPenerangan jalan merupakan salah satu indikator maju atau tidaknya suatu daerah. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. bahwa. Peraturan yang diubah; Qanun Bupati ACeh Jaya Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan yang diatur: Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 15 Tahun. lambat 1 x 24 jam. PAJAK PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MELAWI, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan kewenangan Kabupaten/Kota; b. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak. Sedangkan pada angka (7) menjelaskan bahwa Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 8. Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah, Dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh Pemerintah Pu sat; 1. Secara umum, tenaga listrik dari sumber lain di Indonesia disediakan oleh PLN. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan. Dalam Peraturan Daerah ini tarif Pajak Penerangan Jalan mengalami perubahan,. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik. JAKARTA, DDTCNews—DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk segera menggelar rapat paripurna dan mengesahkan dua rancangan peraturan daerah (raperda) terkait dengan pajak daerah dalam waktu dekat ini. Penggunaan Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan. 19 Tahun 1997; UU No. Wajib Pajak Penerangan Jalan. Walikollladalah WalikolA Palembang, 4. Jalan ditetapkan sebesar 1,5 % (satu koma lima persen). Pelanggan listrik adalah orang dan atau badan yang menjadi pemilik/penyewa/penghuni bangunan rumah dan bangunan lainnya yang menggunakan listrik dari PLN/bukan PLN. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang. 7. Tempat. . Ketentuan Pajak Penerangan Jalan. Dalam Peraturan ini diatur tentang Pajak Penerangan Jalan termasuk didalamnya mengatur tentang Nama, Obyek dan Subyek Pajak, Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak,. Tribunlampung. Jan 2, 2023 · Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian Perda mengenai pemungutan pajak penerangan jalan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini melalui penyusunan Perda mengenai Pajak dan retribusi daerah paling lambat tanggal 5 Januari 2024. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 28 tentang. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 9. Menurut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Solo Satriyo Teguh Subroto, hutang itu didominasi pajak tagihan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU). bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 80/PUU-XV/2017, pemerintah daerah tidak dapat memungut Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu pajak daerah terhitung sejak. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mengis1 dan. ABSTRAK: Pajak penerangan jalan merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah, sehingga dalam rangka mendukung pelaksanaan yang terkait dengan pemungutannya perlu disusun ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Pemerintah kota Yogyakarta dengan PLN Area Yogyakarta telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) tentang kerjasama pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Yogyakarta di Ruang. WBSaya Ir. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dieroleh dari sumber lain (Aristanti, 2013:218). tinggi ada padalah sektor Pajak Penerangan Jalan. “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BEKASI” (Studi Kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten BekasiIni berarti bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Minahasa Utara sudah cukup baik. ABSTRAK: a. 000. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. id, DPRD DKI Resmi Revisi Perda Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir, 7 September 2020; 5. Pasal 11Pajak Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Gresik selama lima tahun, yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Dimana hasil PPJ tersebut merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai daerah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan serta pembayaran rekening PJU sesuai kemampuan Pemerintah Kota. PLN Persero APJ di Kabupaten Gresik. Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5950); 7. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik. Perdata Agama 5736467. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2016. Pajak sarang burung walet; j. 27. No. Pajak parkir dengan tarif sebesar 25 persen; g. Objek Pajak adalah penggunaan tenaga listrik,. go. Pajak Penerangan Jalan; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2011. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Warga tiga kampung di Desa Magepanda,. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 perlu dibuat Peraturan Daerah ; b. Sebelumnya, perlu diketahui, pajak penerangan jalan adalah adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari. ABSTRAK: Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 16. JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi merilis Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4/2023 yang mengatur terkait dengan pajak penerangan jalan (PPJ) atau kini disebut pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (PBJT-TL). Contoh Penghitungan Pajak Penerangan Jalan. bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah; b. 03 Kab. 28. G. 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, kabupaten kendal ringkasan penjabaran apbd yang dikl asifikasi menurut kelompok , jenis, objek , rincian objek , sub rincian objek pendapatan, bel anja , dan pembiayaan Pajak Penerangan Jalan dipungut atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 3. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Wajib Pajak Penerangan Jalan orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untukTata Cara Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan. Maka Badan Pendapatan Daerah Melakukan Upaya Optimalisasi dari segi petugas. Permohonan perbaikan komponen penerangan jalan dengan Menyertakan alamat lengkap lokasi kerusakan PJU dan data kerusakan ke Nomor Pengaduan;. 01. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; k. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang. Diantaranya, pajak hotel, restoran, hiburan reklame, penerangan jalan umum, parkir, air bawah tanah, sarang burung wallet, mineral bukan logam dan batuan, bea perolehan. ajak P D Penerangan Jalan merupakanpajak atas penggunaan tenaga listrik dengan jalan berarti pajak yang dikenakan bagi peristiwa penerangan jalan, yang seiring perkembangan ilmu pengetahuan/teknologi maka penerangan jalan telah lazim menggunakan alat-alat elektronik bertenaga listrik. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (RPP PBJT-TL), PPJ yang dipungut setelah 12 Desember 2021 bakal. com, Sah, Pajak Parkir dan Penerangan Jalan Umum di DKI Naik, 7 September 2020. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi. TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 Seri B Tanggal 28 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. 0169 simki. 10. Muaro Jambi No. (2) Objek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga listrik. 6. 11. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KLATEN (TAHUN 2017-2020) DIKY. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas penggunaan tenaga listrik. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain; 18. 1. com—Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru yakni PP Nomor 4/2023 yang mengatur terkait dengan pajak penerangan jalan (PPJ) atau kini disebut pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik (PBJT-TL). Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik; 23. Pada konteks ini, sumber lain ini adalah tenaga listrik dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan/atau bukan PLN. Pengenaan PPJ tersebut menurutnya berdasarkan UU No. 4/2020 Kab. 11. dikenakan Pajak Penerangan Jalan.